Jawaban:

1 ). - uud 1945

-ketetapan MPR

- uu

- peraturan pemerintah

- keputusan presiden

- peraturan pelaksanaan yg terdiri dri : - -peraturan menteri dan instruksi menteri

2 ). masyarakat sangat terlibat karena muncul nya peraturan tersebut juga bersumber dari perilaku masyarakat yg beragam untuk menciptakan suatu kesatuan dan ketertiban maka di buatlah peraturan perundang undangan

3 ).mematuhi nya dan melaksanakan dengan tanggung jawab

4 ). ya pasti semua negara punya uud sih dan peraturan itu di buat untuk membuat negara menjadi lebih tertib jika tidah ada uud di negara Indonesia pasti begal dan penjahat semakin marak ada uud aja udah banyak penjahat

5 ). Regulasi Tumpang Tindih

Karena dianggap adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang tidak tepat atau saling tumpang tindih, atau tidak sinkron, maka diperlukan suata lembaga atau badan ini. Tetapi kita tidak tahu sampai sekarang prosesnya seperti apa,” ujar Maria.

Posisi badan atau lembaga inipun, kata Maria, masih menyisakan persoalan. Apakah misalnya badan ini berada lebih tinggi dari kementerian, sebab dia juga harus melakukan sinkronisasi berbagai aturan dari menteri.

Prinsipnya, lanjut mantan Hakim Konstitusi ini, sebenarnya tidak perlu semua hal dijadikan undang-undang khususnya, aturan-aturan yang hanya mengikat ke dalam satu lembaga. Yang perlu diundangkan adalah peraturan yang mengikat keluar dan menjadi kewajiban seluruh masyarakat serta disertai sanksi.

Kerumitan perundangan juga akan muncul terkait UU Cipta Kerja atau omnibus law. Setidaknya ada 79 undang-undang yang masih berlaku, yang dirangkum dalam UU Cipta Kerja ini. Karena pasal UU Cipta Kerja diambil dari pasal-pasal dalam 79 UU itu, maka menurut Maria justru dia tidak bisa menjadi UU payung bagi berbagai macam UU yang ada.

Maria mengambil contoh, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. UU ini mencabut 6 Staatsblad yang disusun mulai tahun 1887 hingga 1949 dan 9 UU yang keluar sejak tahun 1951 sampai 2000. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, menjadi persoalan tentang penyebutan UU Ketenagakerjaan yang masuk di dalamnya. Maria mempertanyakan kemungkinan UU tersebut disebut sebagai UU 13/2003 yang telah diubah menjadi UU 11/2020.

Bagaimana kalau terjadi pada UU 33/2014 masuk dalam UU Cipta Kerja. Apakah kita sebut UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diubah menjadi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja? ini aneh kan?” tambah Maria.

Karena saat ini UU Cipta Kerja sudah berlaku, tambah Maria, akan muncul pertanyaan bagaimana jika terjadi pertentangan antara UU yang ada dengan peraturan dalam UU Cipta Kerja.

Karena itulah, tandasnya, harus dibedakan mana yang betul-betul harus diatur dengan UU dan mana yang tau tidak.

“Semua pokoknya pengen kita jadikan UU. Kalau tadi dikatakan ada over regulation, ya karena banyaknya UU tetapi satu dengan lainnya tidak sesuai,” tambahnya. [ns/ab]

6 ). skip gak tau jawabannya

7 ). skip lgi :v

8 ) skip terosss