Jawaban:

Berdasarkan data resmi yang diterima dari Humas BPHN, 5 RUU operan yang dimaksud adalah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pemasyarakatan, dan RUU tentang Desain Industri usulan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Selanjutnya, RUU tentang Bea Materai usulan Kementerian Keuangan dan RUU tentang Perkoperasian usulan Kementerian Koperasi dan UMKM.

Sementara itu, terdapat 2 RUU yang masuk dalam kategori super prioritas yakni RUU tentang Cipta Lapangan Kerja usulan Kemenkumham/Kemenko Perekonomian dan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat (RUU HKPD) usulan Kementerian Keuangan.

Djoko mengatakan sebanyak 86 usulan RUU tersebut akan disempurnakan untuk selanjutnya diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly. Yasonna akan menyerahkan usulan RUU itu ke Presiden Joko Widodo. Setelah diputuskan oleh Presiden, usulan RUU itu akan dikirim ke DPR untuk dilakukan pembahasan dalam rapat dengan Badan Legislasi (Baleg DPR).

Penjelasan:

semangat