Jawaban:

1. Demokrasi Liberal = Sistem politik yang menganut kebebasan individu.

2. Demokrasi Sosialis = Sistem politik yang menghendaki alat produksi (termasuk kekayaan) dimiliki atau dikendalikan secara sosial dan kolektif, bersamaan dengan sistem pemerintahan yang secara politik "demokratis".

3. Demokrasi Pancasila = Sistem politik yang dijalankan sesuai norma dasar NKRI yaitu Pancasila dan UUD 45

Penjelasan:

1. Demokrasi Liberal

Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai sistem memberikan kebebasan atas hak-hak individu lebih tinggi dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Demokrasi liberal pada umumnya digunakan sebagai sistem politik dan demokrasi di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Prancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Prancis).

Pada umumnya negara yang menganut sistem politik demokrasi liberal sistem pemerintahannya bercorak parlementer.

2. Demokrasi Sosialis

Demokrasi Sosialis adalah sistem politik yang menganjurkan demokrasi yang dilaksanakan secara bersamaan dengan kepemilikan sosial langsung atas alat produksi, dengan penekanan pada manajemen mandiri dan manajemen demokrasi institusi ekonomi dalam suatu pasar atau suatu bentuk ekonomi sosialis terencana yang terdesentralisasi. Sosialis demokratik menganut sebuah paham bahwa kapitalisme secara inheren tidak sesuai dengan apa yang mereka percaya sebagai nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan dan solidaritas. Mereka percaya juga bahwa cita-cita tersebut hanya dapat dicapai melalui realisasi masyarakat sosialis. Sosialisme demokratik dapat mendukung politik revolusioner maupun reformis sebagai sarana untuk membangun sosialisme.

Demokratis sosialis berbeda dengan komunis (Marxisme-Leninisme)

Karena istilah sosialisme demokratik, kata sifat demokratik digunakan untuk membedakan sosialis demokratik dengan sosialisme yang terilhami Marxisme-Leninisme, yang dipandang banyak orang dalam praktiknya sebagai tidak demokratis atau otoriter. Sosialis demokrat menentang sistem politik Stalinis dan perencanaan ekonomi tipe Soviet (Komunis), menolak bentuk pemerintahan yang dianggap otoriter dan ekonomi komando yang sangat tersentralisasi seperti di Uni Soviet dan negara Marxis-Leninis lainnya pada awal abad ke-20. Sosialisme demokratik dibedakan dengan konsep demokrasi sosial abad ke-20 atas dasar bahwa sosialis demokrat lebih berkomitmen pada transformasi ekonomi dari kapitalisme menuju sosialisme dengan menggunakan sarana pemerintahan; sedangkan demokrat sosial modern menentang penghapusan total kapitalisme dan sebaliknya mendukung reformasi progresif dari kapitalisme.

3. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila maka dalam pelaksanaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus terikat dan sesuai dengan norma dasar Negara Indonesia yaitu, Pancasila dan UUD 1945.

Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
3. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya
4. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat
5. Terlaksananya Pemilihan Umum
6. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain
9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
10. Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan  :

• Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)
• pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)
• kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.