Quo Vadis Hubungan Presiden dan DPR?

Hendak ke mana hubungan presiden dan DPR? Hampir Semua ahli yangmendalami sistem pemerintahan terutama sistem presidensial, pasti pahambahwa tidak mudah dan tidak sederhana membawa pola hubungan yang tidak adaketegangan sama sekali. Situasinya kian rumit apabila sistem presidensial dibangundi atas sistem kepartaian majemuk yang minus manajemen pengelompokankekuatan partai politik di lembaga perwakilan rakyat. Guna membangun polahubungan yang lebih baik, langkah pertama yang harus dilakukan adalahmembangun kesadaran bahwa di antara kedua lembaga dalam desain hubunganantar-lembaga mereka memiliki kewenangan masing-masing. Bahkan dalam teori hukum tatanegara, pola hubungan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif berada dalam desain separation of power.

Untuk itu, kedua lembaga harus berupaya menjalankan kewenangan masing-masing secara lebih optimal demi mencapai tujuan bernegara. Perlu dijadikan catatan, sekalipun sejumlah partai politik menjadi bagian dari koalisi pemerintah,dalam pola hubungan antar-lembaga anggota DPR dan jajaran eksekutif beradadalam kotak yang berbeda. Pada titik itu, posisi dan kewenangan lembaga harus menjadi prioritas utama dibandingkan hubungan koalisi. Terkait denganmasalah ini, menarik menyimak apa yang dilakukan sebagian anggota DPR setelah penggunaan hak angket Bank Century. Ketika itu, di mana setelah OpsiC menang voting di DPR, harusnya semua anggota DPR menerimanya sebagaiputusan institusi DPR. Namun faktanya, sejumlah anggota DPR masih bersuaraberbeda dengan Opsi C.Kedua, beberapa tahun terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatiflebih banyak menghasilkan ketegangan. Salah satu penyebabnya, DPR gagalmenjaga titik keseimbangan terutama antara fungsi legislasi dengan fungsipengawasan. Jujur saja, fungsi pengawasan bergerak lebih cepat dibandingkandengan fungsi legislasi. Padahal banyak fakta membuktikan upaya menggunakanfungsi pengawasan banyak yang mati di tengah alias layu sebelum berkembang.Karena pengalaman itu, banyak masyarakat menjadi kehilangan kepercayaanterhadap DPR. Apalagi, akhir-akhir ini tersingkap ke permukaan perilaku koruptifsebagian anggota DPR.

Ketiga, pola hubungan presiden-DPR seharusnya dibangun dalam bingkai

etika yang kokoh. Karena menyangkut hubungan antar-lembaga, pandangan

perseorangan tidak boleh merepresentasikan pendapat lembaga. Selama ini,sejumlah pengalaman membuktikan terlalu banyak respon individual yangmengatasnamakan lembaga jauh sebelum lembaga membahas dan memutuskannya

secara internal. Kadangkala, opini perseorangan seolah-olah menjadi pandanganlembaga. Oleh karena itu, membangun hubungan antar-lembaga memerlukanpengendalian diri yang konstruktif. Tanpa itu, pola hubungan akan selalu terjebakpada riuh-rendah yang minus substansi.Terlepas dari itu semua, menemukan titik kesetimbangan pola hubunganantara eksekutif dan legislatif memang tidak seperti membalik telapak tangan,memerlukan waktu yang tidak sebentar. Meski begitu, berlama-lama dan

berlarut-larut dalam pola hubungan yang riuh-rendah juga tidak produktif guna

kelangsungan penyelenggaraan bernegara. Karena, saya percaya, kedewasaanberpolitik menjadi kunci utama.

*jawaban Saya mungkin tidak sesuai dengan yang Anda harapkan,tapi Anda bisa mencari jawaban Anda dari jawaban Saya

*Saya telah menjawab pertanyaan Anda, bila Anda berkenan bolehkah Saya menjadi Jawaban tercerdas?

SEMOGA MEMBANTU❤