Pada pasal 1 nomor tiga peraturan pemerintah No. dua Tahun 2003 berisi mengenai peraturan peraturan disiplin anggota polri. Diantaranya bahwa peraturan disiplin polri merupakan serangkaian kebiasaan buat membina, menegakan disiplin & memelihara rapikan tertip kehidupan anggota polisi.

Pembahasan:

Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, jika terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin & pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia, maka solusinya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia dari pertimbangan atasan Ankum berdasarkan terperiksa & pendapat dan saran aturan berdasarkan Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum.

1. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dilakukan apabila terdapat laporan atau pengaduan yg diajukan sang masyarakat, anggota Polisi Republik Indonesia atau asal lain yg bisa dipertanggungjawabkan.
2. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan pada pengemban fungsi Propam pada setiap jenjang organisasi Polisi Republik Indonesia.
3. Berdasarkan laporan atau pengaduan tadi Propam lalu melakukan inspeksi pendahuluan.
4. Jika berdasarkan output inspeksi pendahuluan diperoleh dugaan bertenaga sudah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia, maka Propam mengirimkan berkas kasus pada Pejabat yg berwenang & mengusulkan buat dibuat Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia buat selanjutnya dilakukan sidang guna mempelajari Anggota Polisi Republik Indonesia yg diduga melanggar Kode Etik Profesi Profesi Polisi Republik Indonesia buat dijatuhkan putusan yg bersifat final.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut tentang materi kewajiban polisi pada yomemimo.com/tugas/2230426

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1