Jawaban:

wilayahnya luas seperti Indonesia, kedaulatan rakyat tidak mungkin

dilaksanakan secara murni.Pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah

dengan sistem perwakilan. Wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas

nama rakyat. Oleh karena itu, wakil-wakil tersebut harus dipilih sendiri

oleh rakyat.

Penjelasan:

Untuk memilih wakil-wakil rakyat dilakukan melalui

pemilihan umum. Peserta pemilihan umum adalah partai politik untuk

calon anggota DPR dan DPRD, dan perseorangan untuk calon

anggota DPD.

Menurut Prof Jimly Asshiddiqie, partai politik adalah pilar

utama demokrasi. Oleh karena itu, sebuah partai politik harus kuat

dan kokoh agar demokrasi yang ditopangnya menjadi kokoh pula.

Itulah sebabnya diperlukan rambu-rambu hukum yang adil untuk

mengatur tata cara pendirian dan pembubaran partai politik.

Banyak orang berlomba mendirikan partai politik dengan

tujuan untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan. Partai

politik digunakan sebagai kendaraan politik bagi pengurus partai

menuju puncak kekuasaan, yang kadang-kadang partai politik lupa

akan fungsinya sebagai pilar utama demokrasi. Untuk keperluan

pendirian partai politik telah dibentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2008 Tentang Partai Politik.. Meskipun demikian, partai politik yang

telah didirikan harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

dengan baik. Partai politik yang dalam perjalanannya tidak

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka seharusnya

partai politik yang bersangkutan dibubarkan saja. Dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak mengatur

secara tegas mengenai alasan pembubaran partai politik. Dalam

kenyataannya, banyak partai politik yang berdiri tidak melaksanakan

tugas dan fungsinya dengan baik. Sampai saat sekarang inipun belum

pernah ada pengajuan permohonan pembubaran partai politik yang

Note:

Sorry Kepanjangan Aku Kasih Penjelasan Itu Hehehe ;)