Jawaban:

gerakan separatisme ( gerakan melepaskan diri dari Suatu wilayah )

Penjelasan:

1. KASUS GAM

Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM ( bahasa Aceh: Geurakan Acèh Meurdèka) adalah sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Indonesia. Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Trio selama hampir tiga dekade bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Pada tanggal 2 Juni 2010, ia memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, tepat sehari sebelum ia meninggal dunia di Banda Aceh.

2. KASUS OPM

Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.

3. KASUS TIMOR LESTE

Portugis pertama kali menetap di Timor Leste pada tahun 1520, dan Spanyol tiba pada tahun 1522. Sedangkan Belanda menguasai bagian barat pulau itu pada tahun 1613, serta Inggris memerintah pulau itu pada tahun 1812–15.

Belanda dan Portugis berjuang untuk supremasi atas Timor, dan kedaulatan Portugis atas bagian timur pulau itu yang diselesaikan dengan perjanjian pada tahun 1860 dan 1893, meskipun yang terakhir baru efektif pada tahun 1914. Pasukan Jepang menduduki Timor Leste selama Perang Dunia II.

Provinsi Timor Timur, termasuk daerah kantong Ambeno, setelah itu tetap dikuasai Portugis sampai tahun 1975, ketika salah satu partai politik besar di sana, Fretilin (Frente Revolucionária do Timor Leste Independente [Front Revolusioner untuk Timor Timur Merdeka]), menguasai banyak wilayah tersebut dan pada bulan November mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai Republik Demokratik Timor Leste.

Menanggapi tekanan internasional yang meningkat, pemerintah Indonesia mengesahkan referendum di sana pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan masa depan Timor Lorosa'e.

Hampir empat perlima pemilih mendukung kemerdekaan, dan parlemen Indonesia membatalkan pencaplokan wilayah tersebut oleh Indonesia.

Timor Lorosa'e pun dikembalikan ke status kemerdekaan sebelum menjadi bagian di Indonesia, tetapi Timor Leste ditetapkan sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan dengan berada di bawah pengawasan PBB.

Namun, peralihan kekuasaan itu dibarengi dengan kekerasan yang dilakukan oleh militan anti kemerdekaan. Ratusan orang tewas, dan ribuan melarikan diri ke bagian barat pulau; pengungsi kemudian mulai kembali ke rumah.

Pada April 2002 Xanana Gusmão, pemimpin Dewan Nasional Perlawanan Timor (Conselho Nacional de Resistência Timorense; CNRT), salah satu bekas kelompok oposisi, terpilih sebagai presiden pertama Timor Leste.

Tidak lama kemudian, Timor Leste tersebut mencapai status penuh sebagai negara berdaulat. Perdana Menteri José Ramos-Horta, penerima Hadiah Nobel Perdamaian 1996 terpilih sebagai presiden pada Mei 2007 dan menggantikan Gusmão.