Kekuasaan untuk membuat dan membentuk Undang-Undang adalah​ kekuasaan legislatif

Penjelasan:

Legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang  Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan  membuat Undang-Undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Badan legislatif mempunyai fungsi check and balance yaitu fungsi pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka dapat berakibat tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri tanpa pengawasan dari rakyat.  Adanya pemisahan kekuasaan dalam suatu negara demokrasi sejalan dengan kehendak rakyat yaitu tidak adanya kekuasaan absolut dari penguasa dan peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat sehingga mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi rakyat, maka  badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang  mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang dan mampu mewakili kepentingan rakyat seluruhnya. Lembaga Legislatif merupakan lembaga penting dalam susunan kenegaraan karena undang-undang adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan Negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat dan bernegara. Sebagai badan pembentuk undang-undang, maka Legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain.

Pelajari Lebih Lanjut:

Materi tentang apakah itu lembaga legislatif

yomemimo.com/tugas/1217535

Materi tentang tugas kekuasaan legislatif, eksekutif dan legislatif

yomemimo.com/tugas/8704015

Materi tentang Lembaga legislatif tingkat pusat dan daerah

yomemimo.com/tugas/25678456

Detil Jawaban:  

Kelas : SMA

Mapel : PPKn

Bab :  

Kode :  

#AyoBelajar