1. Jumlah pajak (pokok dan sanksi) yang harus dibayar oleh PT BTK atas keputusan hasil keberatan yaitu sebesar 80 juta rupiah.
2. Jumlah pajak (pokok dan sanksi) yang harus dibayar oleh PT BTK atas keputusan hasil banding yaitu sebesar 65 juta rupiah.
3. Syarat untuk pengajuan banding meliputi:

• Banding diajukan dalam jangka 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

• Pada satu keputusan maka diajukan satu surat banding.
• Banding yang diajukan menyertakan alasan yang jelas dan dicantumkan pula tanggal terima surat keputusan yang dibanding.
• Sertakan lampiran Salinan Keputusan yang dibanding dalam surat banding.
• Banding hanya bisa diajukan jika besarnya jumlah pajak yang terutang dimaksud telah terbayar sebanyak 50% dengan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pemindah Bukuan (Pbk).

Pembahasan :

Berdasarkan bacaan yang ada pada soal PT BTK tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mendapat SKPKB. SKPKB adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang digunakan sebagai sarana administrasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan penagihan pajak kepada pihak yang wajib pajak. Pihak wajib pajak disini adalah PT BPK. Dalam bacaan menceritakan bahwa PT BPK mendapat SKPKB sebesar 100 juta rupiah dari hasil pemeriksaan namun PT BPK hanya bersedia membayar 30 juta rupiah. Lalu, PT tersebut mengajukan keberatan dan mendapat persetujuan adanya penurunan menjadi 80 Juta rupiah. Namun, akhirnya PT BPK mengajukan banding karena dirasa tidak adil dan akhirnya putusan hasil banding menunjukkan jumlah yang perlu dibayar adalah sebesar 65 juta rupiah.

Syarat-syarat dalam pengajuan banding perpajakan menurut Kementerian Keuangan sudah terlampir pada jawaban di atas.

Pelajari Lebih Lanjut

Pelajari lebih lanjut tentang materi unsur pajak yomemimo.com/tugas/20343070

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1