1. Sebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU no 12 tahun 2011?

1. UUD Republik Indonesia Tahun 1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah  

5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah Provinsi

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Jelaskan makna tata urutan peraturan perundang-undangan ?

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memilikimhierarki atau tingkatan . Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain.

3. Jelaskan tata cara perubahan atau amandemen terhadap UUD yang ditegaskan dalam pasal 37 ?

Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD negara republik indonesia tahun 1945, secara singkat sebagai berikut: a.usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yg memuat bagian yg diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

4. Jelaskan proses pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota?

a. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di   lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft).

b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.

c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.  

5. Berikan 5 contoh sikap melaksanakan dan mempertahankan peraturan perundang-undangan?

1. Mengikuti ajaran didalam teks undang - undang.

2. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya

3. Bergotong royong

4. Mempertahankan negeri sendiri

5. Memecahkan masalah dengan bermusyawarah.