Jawaban:

Demokrasi Liberal (1950-1959)

Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950-1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUDS 1950. Berdasarkan UUDS 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal.

Artinya, kabinet menterinya diajukan oleh parlemen (DPR) dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).

Di dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan presiden hanya sebagai kepala negara. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar, yaitu:

1. Pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti.

2. Tidak ada partai yang dominan maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang di antara kepentingan banyak partai.

3. Di dalam sistem multi partai, tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kuat.

Munculnya pemberontakan di berbagai daerah (DII/TII, Permesta, APRA, RMS).

Memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan saat itu.

Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945, serta tidak berlakunya UUDS 1950.

Demokrasi Terpimpin (1959—1966)

Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja.

Menurut TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme).

Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945 dan Presiden Sukarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial. Di mana para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Demokrasi Pancasila (1966—sekarang)

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, yaitu:

1. Persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tunan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.

4. Mewujudkan rasa keadilan sosial.

Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

5 Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.

6. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Pengakuan akan supremasi hukum (kedaulatan hukum).

3. Pengakuan akan kesamaan di antara warga negara.

4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

5. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

6. Kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

7. Hak asasi manusia dijamin.

8. Kebebasan pers.

9. Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.

Kehidupan demokrasi dalam masyarakat itu sangat penting karena dapat menumbuhkan hal-hal positif, sebagai berikut:

1. Tumbuhnya semangat warga masyarakat untuk bersilaturahmi.

2. Mempererat tali persaudaraan di antara para anggota masyarakat.

3. Tumbuhnya semangat untuk beraktivitas dan berkreasi.

4. Warga masyarakat semakin peka terhadap lingkungannya.

5. Tumbuhnya sikap saling menghargai hak-hak masing-masing warga masyarakat.

6. Menekan terjadinya sikap dan perbuatan negatif