Yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah UUD NRI 1945, 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR adalah Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembahasan:

Undang-Undang Dasar atau konstitusi memiliki dua sifat yaitu konstitusi itu dapat diubah atau tidak dapat diubah.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah.

Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan (amandemen) terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali.

Dalam melakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesepakatan itu terjadi atas lima butir, yaitu:

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh);
5. melakukan perubahan dengan cara adendum.

===========================

Pelajari lebih lanjut:

Sebutkan hasil perubahan UUD 1945!

yomemimo.com/tugas/4291868

Siapakah yang berhak mengubah UUD 1945?

yomemimo.com/tugas/7942174

Penyebab MPR berhak mengubah UUD 1945:

yomemimo.com/tugas/26110829

Detail jawaban:

Mapel : PPKn

Kelas : 8

Materi : Bab 2 - konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia

Kode kategorisasi : 8.9.2

kata kunci : Amandemen, Konstitusi, Pembukaan UUD 1945.

#BelajarBersamaBrainly