Jawaban:

Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah

panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum

seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan.

Pada sisi lain, pandangan berbeda dzatang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu

hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang

semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat

dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam

masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup.

Ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam proses penegakan hukum

terutama di sebabkan karena, secara konsepsionil di anut pendapat yang sempit

mengenai hal itu. Hukum tidak hanya terdiri dari “law enforcement” (yang

dewasa ini tidak begitu gencar terdengar dalam pembicaraan sehari-hari; berbeda

dengan beberapa yang lampau, di mana hapir setiap hari hal itu di degung-

dengungkan); penegkan hukum juga mencakup pencipta kedamaian.1

Dengan

lebih memahami hakikat hukum dan kekuasaan secara mendasar.