Jawaban:

Periode 1945-1949

Akuntabilitas : Ir. Soekarno memasukkan mufakat atau demokrasi tentang Dasar Negara Republik Indonesia.

Rotasi Kekuasaan : Presiden secara konstitusional bisa jadi sebagai diktator.

Pola Rekrutmen Politik : Terbuka untuk membentuk partai politik yang dispersiapkan di masa mendatang.

Pelaksanaan Pemilihan Umum : Belum terlaksana.

Pemenuhan Hak-hak Warga Negara: Semua warga negara memiliki hak politik yang sama.

Periode 1949-1959

Akuntabilitas : Pemegang jabatan di pemerintahan dan politik yang tinggi

Rotasi Kekuasaan : Setiap partai bebas menentukan ketua dan segenap anggotanya.

Pola Rekrutmen Politik : Proses rekrutmen sangat tinggi dengan tingkat ekonomi.

Pelaksanaan Pemilihan Umum : Dilakukan sekali menggunakan demokrasi.

Pemenuhan Hak-hak Warga Negara: Periode ini hak warga negara tidak dikurangi.

Periode 1959-1965

Akuntabilitas : Presiden Ir. Soekarno adalah orang yang bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya.

Rotasi Kekuasaan:

Pola Rekrutmen Politik : Ditentukan oleh Presiden.

Pelaksanaan Pemilihan Umum : Tidak pernah dilaksanakan pemilu.

Pemenuhan Hak-hak Warga Negara: Pemenuhan hak warga negara pada periode ini sangat kurang.

Periode 1965-1998

Akuntabilitas : Presiden Soeharto dipandang rakyat sebagai pemimpin yang akan membangkitkan Indonesia dari keterpurukan.

Rotasi Kekuasaan : Bersifat tertutup.

Pola Rekrutmen Politik:

Pelaksanaan Pemilihan Umum : Pemilu dilakukan secara tidak sehat karena banyak kecurangan.

Pemenuhan Hak-hak Warga Negara: Sangat kurang dan banyak terjadi pelanggaran HAM

Periode 1998-sekarang

Akuntabilitas : Pemimpin bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya mulai dari tingkat desa hingga pusat.

Rotasi Kekuasaan : Bersifat terbuka.

Pola Rekrutmen Politik :

Pelaksanaan Pemilihan Umum : Pemilu dilaksanakan secara demokratis.

Pemenuhan Hak-hak Warga Negara : Lebih bisa terjamin dari periode sebelumnya.

SEMOGA BERMANFAAT