Jawaban:

Kita ketahui bersama bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan dalam menjalankan tugasnya bebas dari kekuasaan manapun.  Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa bekerja sendirian untuk memberantas korupsi. Peran serta masyarakat dibutuhkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , dalam pasal 41 ayat (5) dan pasal 42 ayat (5) diatur mengenai hak dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi terkait tindak pidana korupsi. Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan saran dan pendapat serta melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat ini paling tidak harus memenuhi tiga esensi yaitu, perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, kebebasan yang bertanggungjawab bagi masyarakat untuk menggunakan haknya, dan penciptaan ruang yang leluasa bagi masyarakat untuk berperan serta.

Sebagai tindak lanjut dari amanat undang-undang untuk memenuhi hak masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki Direktorat Pengaduan Masyarakat yang menyediakan layanan pengaduan masyarakat. Layanan tersebut tersedia dari beberapa medium, seperti layanan komunikasi secara langsung, telepon, e-mail hingga aplikasi KPK Whistleblowers System (kws) yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor yang ingin mengadukan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Adanya medium yang bervariasi juga diciptakan agar masyarakat memiliki akses yang memadai dalam melakukan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi.

Penjelasan: