Jawaban:

Hal ini menunjukkan pelaksanaan prinsip pemerintahan yang baik, yaitu prinsip partisipasi masyarakat.

Penjelasan:

Good governance atau pemerintahan yang baik adalah manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dan solid yang sejalan dengan prinsip pasar dan demokrasi yang efisien, penghindaran salah penempatan dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara administratif ataupun secara politik menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan politicaldanlegal framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Good Governance di Indonesia sudah mulai dicetuskan dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana saat masa itu sudah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut akan proses demokrasi yang bersih sehingga pemerintahan yang baik adalah salah satu alat Reformasi yang mutlak dilakukan dalam pemerintahan baru. Namun, bila dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berlangsung kurang lebih selama 15 tahun ini, penerapan pemerintahan yang baik di Indonesia belum bisa dikatakan berhasil seutuhnya yang sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kebocoran dan kecurangan dalam pengelolaan akuntansi dan anggaran yang adalah 2 produk utama pemerintahan yang baik.

Adapun sebagai berikut prinsip-prinsip pemerintahan yang baik:

1. Partisipasi masyarakat ialah semua masyarakat mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan, baik secara tak langsung ataupun langsung. Termasuk menyuarakan saran atau kritik pada lembaga pemerintah
2. Penegakan hukum yang bekeadilan dan berlaku pada semua masyarakat tanpa pandang kelas di dalamnya. Termasuk penegakan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
3. Transparansi ialah seluruh informasi atau data tentang proses pemerintahan harus jujur dan memadai sehingga bisa dimengerti, dipantau, dan diakses oleh seluruh masyarakat.
4. Peduli pada stakeholder adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayano semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi.
5. Berorientasi konsensus ialah menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang berbeda guna terbentuknya suatu konsensus yang menyeluruh tentang apa yang terbaik menurut masyarakat dan tentang prosedur-prosedur serta kebijakan yang ada.
6. Berkeadilan artinya semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mempertahankan dan memperbaiki kesejahteraan mereka.
7. Efektivitas dan efisiensi artinya seluruh proses pemerintahan dan lembaga harus bisa memakai sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas kerja.
8. Akuntabilitas ialah seluruh pengambil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkepentingan.
9. Memiliki visi strategis artinya para pemimpin harus mempunyai prospektif jauh dan luas ke depan tentang tata pembangunan dan pemerintahan manusia. Selain itu, para pemimpin juga mesti mempunyai kepekaan tentang apa yang menjadi kebutuhan dalam mewujudkan perkembangan tersebut serta mesti memiliki pemahaman atas kesejahteraan, sosial, dan budaya yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Pelajari lebih lanjut:

1. Penjelasan materi tentang Good Governance: yomemimo.com/tugas/44101804
2. Penjelasan materi tentang Pemerintahan: yomemimo.com/tugas/29218126

#BelajarBersamaBrainly

#BelajarBersamaBrainly