Jawaban:

Di era pemerintahan sebelumnya, sebetulnya semangat dan rencana untuk menjadikan perbatasan sebagai "halaman depan bangsa" sudah sangat kencang. Hal itu ditandai dengan dibuatnya UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang di dalamnya ada terkandung amanat untuk membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yang waktu itu diidentifikasi sebagai suatu "superbody" yang akan mengentaskan pembangunan di wilayah perbatasan.

Juga sudah ada konsep pembangunan infrastruktur Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang terdiri dari 6 koridor. Masalahnya, dan ternyata, MP3EI dengan enam koridor tersebut, pembangunan infrastruktur perbatasan tidak ditemukan di dalamnya. Maka, praktis perbatasan tetap terisolasi. Akibatnya, meski BNPP lahir dan berkembang tetapi dihadapkan dengan kondisi perbatasan yang masih terisolasi. Praktis BNPP hanya seperti macan kertas; hanya bisa membuat kebijakan, membuat grand design pembangunan perbatasan, tetapi tidak bisa diimplementasikan.

Sebagai pencinta wilayah perbatasan, saya melihat dan merasakan bagaimana strategi Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dan akan membawa perubahan besar terhadap pembangunan di wilayah perbatasan. Minimal ada beberapa hal yang menurut saya sangat fenomenal. Pertama, Jokowi telah bertekat dan sudah membangun jalan paralel perbatasan --di Kalimantan panjangnya 2000 km, di Papua 800 km, dan Timor Leste 350 km. Suatu hal yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Kedua, Jokowi kemudian membangun kembali 9 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di perbatasan. PLBN itu kini terlihat megah dan membanggakan warga bila melihatnya. Ada perasaan bahwa pimpinan negeri ini patut dihormati. Ketiga, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menggelontorkan dana ke perdesaan atau Dana Transfer Desa, suatu konsep yang belum pernah ada di dunia, dan hasilnya sudah mulai dirasakan di perdesaan. Keempat, pemerintah kini juga tengah menyelenggarakan peremajaan kebun rakyat, dan sudah dimulai lewat program peremajaan kebun sawit rakyat --nantinya akan bergeser ke kebun karet rakyat, kebun sahang rakyat, dan sebagainya.

Kelima, pemerintah tengah menghidupkan dan mengkampanyekan pembukaan Kawasan Ekomi Khusus (KEK), meski sampai saat ini pemda di wilayah perbatasan belum bisa memanfaatkannya. Keenam, Jokowi juga membangun Trayek Tol Laut, yang hingga kini sudah ada 15 Trayek dan memastikan semua wilayah perbatasan terjangkau. Artinya? Kalau pemda proaktif, maka barang-barang produk Indonesia pasti jadi primadona di perbatasan. Ya kualitas, dan juga harganya.

Dengan keenam paket tersebut, dipercaya apa yang jadi kebutuhan perbatasan untuk jadi "halaman depan bangsa" sudah lebih dari cukup. Kini, bagaimana pemda di wilayah perbatasanlah yang diharapkan untuk menuntaskannya.

Tol Laut

Kalau ingat Jalur Tol Laut yang diinisiasi Presiden Jokowi, maka saya pasti ingat OBOR-nya China, yakni "One Belt One Road" atau "The Belt and Road Initiative" (BRI) yang dalam realitanya adalah jalur kereta api China Railway Express yang melewati 60 negara mitra. Dimulai dari Kota Yiwu, China melewati Eurasia dengan total panjang 13.052 km, dan memerlukan sekitar 18 hari untuk mencapai titik barat ke Kota Madrid, Spanyol. China menginisiasi dan memimpin BRI dengan program investasi yang sangat ambisius, menciptakan jaringan infrastruktur termasuk jalan, kereta api, telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan di sepanjang BRI tersebut.

Program ini akan meningkatkan interkonektivitas ekonomi dan memfasilitasi pembangunan di Eurasia, Afrika Timur, dan lebih dari 60 negara mitra lewat Enam Koridor Ekonomi: China-Mongolia-Rusia, New Eurasia Land Bridge serta China-Asia Tengah-Asia Barat, Tiongkok-Semenanjung Indochina, Tiongkok-Pakistan, Banglades-Tiongkok-India-Myanmar. China's Silk Road Economic Belt akan terhubungkan jaringan pipa hydrokarbon, rel kereta api kecepatan tinggi.

Penjelasan: