Jawaban:

Setelah dilakukan perubahan UUD, karakteristik pemerintahan yang sebelumnya dibagi menjadi 3 kekuasaan yaitu Legistlatif, Eksekutif dan Yudikatif, mengalami pergeseran sehingga menjadi 6 kekuasaan yaitu (1) Legislatif, (2) Eksekutif, (3) Yudikatif, (4) Konstitutif, (5) Eksaminatif / inspektif, dan (6) Moneter.

Karakteristik pemerintahan Negara Republik Indonesia setelah dilakukan perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain:

-. Kekuasaan Legislatif, adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang dasar, yang dipegang oleh DPR / Dewan Perwakilan Rakyat.

-. Kekuasaan Eksekutif, adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dasar, yang dipegang oleh presiden.

-. Kekuasaan Yudikatif, adalah kekuasaan untuk mengadili, menegakan hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dipegang oleh MA, MK dan badan peradilan yang ada di bawahnya.

-. Kekuasaan Konstitutif, adalah kekuasaan untuk menetapkan dan mengubah undang-undang dasar, yang dipegang oleh MPR / Majelis Permusyawaratan Rakyat.

-. Kekuasaan Eksaminatif / Inspektif, adalah kekuasaan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang dipegang oleh BPK.

-.Kekuasaan Moneter, adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter / berkaitan dengan keuangan, seperti mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dipegang oleh BI / Bank Indonesia.