Rangkuman

1. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara

atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai

dasar kepada masyarakat dan menunjukan pola hubungan yang fungsional diantara

kegiatan-kegiatan politik tersebut.

2. Kekuatan supra-struktur politk yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara

Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

d. Presiden/Wakil Presiden

e. Mahkamah Agung

f. Mahkamah Konstitusi

g. Komisi Yudisial

h. Badan Pemeriksa Kekuangan

3. Infra-struktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam

masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Infra-struktur politik di

Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik

dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan proses

pemerintahan negara.

4. Infra-struktur politik diklasifikasikan terdapat 4 (empat) kekuatan, yaitu:

a. Partai Politik,

b. Kelompok Kepentingan (interest group),

c. Kelompok Penekan (pressure group),

d. Media komunikasi politik,

5. Kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat. Sistem

ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dalam jangka

waktu tertentu (Fix Term Office Periode). Presiden dapat diberhentikan dalam

jabatannya apabila ia melakukan pelanggaran hukum yang secara tegas diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

6.Menurut World Bank Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin

anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas

usaha.

7. Pada prakteknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi berama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

8. Untuk mengimplementasikan tatakelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan, yaitu:

1) Pemerintahan yang demokratis,

2) Mewujudkan efisiensi dalam menajemen sektor publik,

3) Terwujudnya akuntabilitas publik,

4) Tersedianya perangkat hukum yang memadai,

5) Adanya sistem informayang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM

6) Adanya transparansi dalam pebuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga

hak-hak masyarakat utuk mengetahui (rights to information) keputusan pemerintah terjamin.

9. Pada prakteknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan

negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintah dan masyarakat

duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi berama dan

sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

10. Karakteristik Partisipasi politik yang baik:

1) selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah

2) memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat

3) memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan

4) memilki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat

5) memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan

bagaimana sebuah institusi bekerja

6) dapat menerima perbedaan pendapat

7) memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi

bangsa

8) memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan

bangsanya

9) memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan

10) menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara

11) memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang seseuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara

12) patuh terhadap hukum dan menegakan supremasi hukum

13) membangun budaya politik yang demokratis

14) menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan

15) mengawasi jalannya pemerintahan agar tertatadengan baik

16) memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanahair

11. partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma dapat dilakukandiberbagai lingkungan yakni:

1) lingkungan sekolah

2) lingkungan Masyarakat

3) lingkungan Negara

MAPEL:PPKN

MATERI:BAB 3

KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945

KELAS:10