1.

Indikator pertama adalah akuntabilitas. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang hendak dan telah ditempuhnya.

Indikator kedua adalah rotasi kekuasaan. Dalam suatu negara harus terdapat peluang terjadinya rotasi kekuasaan yang dilakukan secara damai dan teratur. Jadi, tidak hanya satu atau sekelompok orang yang sama yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup.

Indikator ketiga adalah rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, orang yang akan menduduki suatu jabatan publik dipilih melalui suatu kompetisi terbuka dengan peluang yang sama.

Indikator keempat adalah pemilihan umum. Suatu negara dikatakan demokratis apabila rekrutmen politik dalam rangka rotasi kekuasaan dilakukan lewat suatu pemilihan umum yang dilaksanakan secara teratur.

Indikator kelima adalah menikmati hak-hak dasar. Di dalam negara yang demokratis setiap warga negara harus bebas menikmati hak-hak dasar mereka.

2. Rahasia kesuksesan demokrasi di Norwegia terletak pada hubungan sehat antara rakyat, wakil rakyat, dan para pejabatnya.

Alih-alih berlomba pencitraan untuk merebut hati rakyat, Norwegia justru berfokus bagaimana persaingan politik bisa berkolaborasi dalam menciptakan kebijakan.

Rakyat Norwegia pun merasa mereka adalah bagian dari demokrasi. Bagi mereka, politisi bukanlah kalangan elite, melainkan orang biasa. Para politisi juga tak digaji besar. Mereka menunaikan tugasnya karena peduli dengan negara dan masa depannya.

3. Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3.

Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48.

Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.

4. Pelembagaan proses demokrasi dan pemilu rutin yang relatif damai

Pemerintahan yang memiliki legitimasi dan demokrasi

Kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan

5. -