Jawaban: Katanya, Penerapan Smart City berbasis Kabupaten/Kota. Pemprov hanya berperan penguatan antar lembaga, dengan system e-government yang diatur dalam pepres No.95 tahun 2018 tentang system Smart City. Semua system akan terkoneksi dengan aplikasi, semacam interaksi antara pemerintah dan masyarakat secara digital. Dengan begitu, kata dia, masyarakat akan menjadi pengawas langsung dan penginput informasi. Ini sangat baik jika dapat diterapkan secara optimal. Sementara itu, kasubdit layanan aplikasi infromatika pemerintahan daerah dirjen aptika kemenkominfo. Hasyim Gautama mengatakan, konsep Smart City adalah pola pikir untuk memunculkan inovasi daerah.

Tidak harus bidang teknologi informasi, inovasi juga terbuka untuk dibangun di bidang lain. “Biasanya pembangunan di daerah by Sektor, sekarang kita dorong by inovasi, dan inovasi tidak hanya informasi”, Ungkapnya.

Implementasi Smart City dengan sebuah system adalah sebuah keharusan yang harus bersama-sama dikerjakan. Smart City itu akan disupport oleh big data atau system yang terpusat. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penilaian kota pintar ini.

Daerah-daerah yang berlabel Smart City akan dinilai dengan berbagai indicator penilaian, antara lain Smart Brandinng, Smart Mobiliyty dan Smart Environment.

Penjelasan: