13. Perhatikan pernyataan berikut! (1) Penambahan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(2) Perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
(3) Pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
(4) Pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan hukum internasional.
(5) Pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Pancasila.
Pernyataan tersebut menunjukkan materi muatan baru dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu nomor ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (3), (4), dan (5)
Tolong dibantu ya kak mau dikumpulin besok please jangan asal ​:(