Jawaban:

Perumusan dasar negara menjadi salahsatu agenda pembicaraan sidang Badan Penyelidik Usaha - Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) bahkan BPUPKI membentuk panitia kecil untuk menyiapkan rumusan dasar negara.

Panitia kecil tersebut beranggotakan 9 orang, sehingga dikenal dengan nama panitia sembilan yang diketahui oleh Ir. Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, pertemuan antara BPUPKI dan panitia sembilan akhirnya menghasilkan sebuah rumusan dasar negara.

Rumusan tersebut menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia dan diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Bunyi dari rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut :

1 ) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemelek - pemeluknya.

2 ) Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3 ) persatuan Indonesia.

4 ) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5 ) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

Rumusan ' Ketuhanan ' dalam Piagam Jakarta belum mampu mengakomodasi seluruh agama atau keyakinan yang dipeluk bangsa Indonesia. Oleh karna itu, rumusan dasar negara dalam sila pertama tersebut mengalami perubahan.

Hasil revisi inilah yang disebut dalam pembukaan UUD 1945 sebagai rumusan dasar negara yang sah dan benar. Hal itu pun ditegaskan dalam instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968.

jadi, perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dan UUD 1945 terdapat pada sila pertama. Berikut rumusan dasar negara dalam UUD 1945 setelah diubah :

1. Ketuhanan yang maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penjelasan:

V