Jawaban:

Akses keadilan bagi masyarakat saat ini merupakan sesuatu yang hakiki, karena sebagaimana dicantumkan dalam konstitusi Negara (Undang - Undang Dasar 1945) bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara termasuk rakyat miskin. Dalam kerangka keadilan negara harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua warga negaranya, termasuk untuk mendapatkan bantuan hukum. Namun dalam kenyataannya ketika berhadapan dengan hukum hak-hak orang miskin kadang tidak terpenuhi karena keterbatasan pengetahuan akan hal tersebut ataupun keterbatasan "anggaran" untuk menggunakan jasa pengacara untuk membela kepentingan hukumnya.

Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2019 yang bertempat di Aula Kantor Wilayah ini dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Efendy B. Peranginangin, dengan didampingi oleh seluruh Kepala Divisi.

Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh 6 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang ada ldi Sulawesi Utara, serta perwakilan dari Kecamatan, Kelurahan dan Jajaran Kepolisian yang ada di kota Manado.

Efendy menyambut baik dengan diadakannya kegiatan sosialisasi ini, "dijaman yang semakin berkembang saat ini, masyarakat semakin banyak menuntut bantuan kepada pemerintah, jadi harapan kita bersama adalah agar dapat bersinergi untuk membantu masyarakat khususnya yang kurang mampu untuk memperoleh haknya dalam bantuan hukum", tungkasnya.

Kakanwil juga dalam sambutannya, menyampaikan untuk pelaksanaan bantuan hukum yang efektif, OBH yang menjalankan pendampingan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin juga harus dilakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum agar dapat berjalan dengan maksimal dan tepat sasaran.