Kebijakan negara untuk mengatasi invasi dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, termasuk jenis invasi yang terjadi, sumber invasi, dan skala serangan yang terlibat. Berikut adalah beberapa kebijakan yang umum digunakan oleh negara untuk mengatasi invasi:

1. Keamanan Perbatasan yang Ditingkatkan: Negara dapat memperkuat pengawasan dan perlindungan perbatasan untuk mencegah masuknya invasi. Ini mungkin melibatkan peningkatan patroli perbatasan, penggunaan teknologi canggih seperti sensor perbatasan, kamera pengawas, dan penggunaan personel keamanan tambahan.

2. Peningkatan Kapabilitas Pertahanan: Negara dapat meningkatkan kemampuan pertahanan militernya untuk melindungi wilayahnya dari invasi. Ini termasuk peningkatan persenjataan, pelatihan militer yang lebih baik, dan peningkatan kemampuan intelijen untuk mendeteksi ancaman potensial.

3. Kerjasama dan Aliansi Internasional: Negara dapat menjalin kerjasama dengan negara lain dan terlibat dalam aliansi pertahanan regional atau internasional. Melalui kerjasama ini, negara dapat berbagi intelijen, sumber daya, dan bekerja sama dalam menjaga keamanan dan melawan invasi bersama-sama.

4. Diplomasi dan Hukum Internasional: Negara dapat menggunakan diplomasi dan hukum internasional untuk mengatasi invasi. Ini melibatkan upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik secara damai, mendapatkan dukungan internasional, dan mengikuti prosedur hukum internasional untuk menangani invasi.

5. Respons Militer: Dalam situasi di mana invasi telah terjadi, negara dapat merespons dengan tindakan militer untuk mengusir pasukan invasi dan memulihkan keamanan. Ini termasuk penggunaan pasukan militer, operasi gabungan, atau intervensi militer oleh negara atau aliansi internasional.

Penting untuk dicatat bahwa setiap situasi invasi akan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, dan kebijakan yang tepat akan bervariasi tergantung pada konteks tersebut. Pemerintah akan mengevaluasi situasi dengan cermat dan merespons dengan strategi yang paling sesuai untuk melindungi keamanan dan kedaulatan negara.