a. Berikut adalah beberapa syarat diskresi atau keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan:

Persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan harus jelas dan teridentifikasi dengan baik.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan tersebut harus memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas.

Penggunaan diskresi harus sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Diskresi harus dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dan wewenang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Akibat hukum dari diskresi atau keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan tergantung pada jenis keputusan atau tindakan yang diambil. Bila keputusan atau tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenai sanksi hukum berupa ganti rugi, pidana, atau sanksi lainnya yang berlaku. Namun, bila keputusan atau tindakan tersebut merupakan tindakan yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak terdapat akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap pejabat pemerintah yang bersangkutan.