Jawaban

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

DALAM BIDANG PERTANAHAN*

Dalam Hukum Tanah Nasional yang diatur dalam undang-undang No. 5 Tahun

1960, secara tersirat ditetapkan bahwa Kewenangan di bidang Pertanahan

merupakan Kewanangan Pemerintah Pusat. Kewenangan tersebut dapat

dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam PP No. 38 Tahun 2007 ditetapkan

bahwa ada 9 kewenangan di bidang Pertanahan yang di serahkan kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan di bidang Pendaftaran Tanah tetap

dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Daerah, Pertanahan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pemerintah Hindia Belanda. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

menjadi dasar bagi pembentukan UUPA, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2

ayat (1) UUPA.

UUPA, yaitu :

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan

pemeliharaan tanah;

2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dengan tanah;

3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 2 ayat (4) UUPA menegaskan bahwa hak menguasai Negara atas

tanah dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra

dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak

bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan dalam

Peraturan Pemerintah.

Penjelasan: kurang lebih kayak gitu sih