Jawaban:

1) a. membentuk perda yg di bahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama

b. membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala daerah

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda

2) otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat set4 dalam sistem NKRI

3) adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kpd daerah otonom berdasarkan asas otonomi

4) adlah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/ walikota sebagai penanggung jawab urusan umum

5) adlh penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada daerah kabupaten/kota

6) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yg sepenuhnya jadi kewenangan pemerintah pusat yg meliputi politik luar negri; yustisi; pertahanan; moneter dan fiskal nasional; keamanan dan agama

7) urusan pemerintahan konkuren adlah urusan pemerintahan yg dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota

8) pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yg memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yg menjadi wewenang daerah otonom

9) pemilihan kepala daerah (PEMILUKADA) Dilakukan untuk memilih kepala daerah. Dipilih dalam satu pasangan calon yg dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas luber dan jurdil

10) a. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

berasal dari hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan dan jasa dll PAD

b. PENDAPATAN TRANSFER

dibedakan jadi 2

1. Transfer pemerintah pusat

2. Transfer antar daerah

11) adlah instrumen yg strategis dlm mencapai tujuan desentralisasi dg peranan sebagai berikut

a. sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah yg luas dan bertanggung jawab

b. merupakan pelaksana peraturan per- undang undangan yg lebih tinggi

c. penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah

d. sebagai alat transformasi perubahan daerah

e. harmonisator berbagai kepentingan

Penjelasan:

BOLEH TAMBAH NGGAK POINNYA:)