Sila ke empat dari Pancasila dirumuskan sebagai “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Sukarno memahami bahwa negara Indonesia bukanlah satu negara untuk satu orang ataupun satu golongan semata, tetapi negara Indonesia adalah negara “semua untuk semua” serta negara “satu buat semua, semua buat satu”. Disinilah prinsip kerakyatan atau prinsip demokrasi ditegaskan. Demokrasi yang dimaksudkan Soekarno adalah demokrasi yang mengutamakan permusyawaratan (deliberation) untuk mencapai mufakat (consensus). Ditekankan juga oleh Soekarno bahwa melalui proses permusyawaratan ini, pandangan agama boleh dimusyawaratkan seluas-luasnya untuk mencapai mufakat. Dengan demikian, proses permusyawaratan ini merupakan tempat terbaik untuk memperjuangkan dan memelihara agama. Dengan demikian, proses permusyawaratan tersebut dapat menjadi ajang untuk menguji setiap gagasan yang ada.