19.(2) Membahas rancangan undang-undang
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah. Selain itu, juga DPD berwenang
memberikan pertimbangan kepada DPR
20
atas rancangan undang-undang APBN,
pajak, pendidikan, dan agama.
(3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan
permen, serta menyampaikan hasil
pengawasan kepada MPR.
(4) Berhak mengajukan rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan
pemberantasan korupsi yang berkaitan
dengan daerah.
Pernyataan di atas yang menunjukkan tugas dan
wewenang DPD ditegaskan dalam Pasal 22D
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ditunjukkan oleh nomor ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (4)

...
mohon jangan asal!!​