Jawaban:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68,

1. Masyarakat Desa berhak:

1. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

2. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

3. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

4. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:

1. Kepala Desa;

2. perangkat Desa;

3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau

4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

5. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.