Jawaban:

Pertama, Pasal 2 UU 2/2002 yang menerangkan fungsi kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, Pasal 101 ayat (6) UU Pasar Modal yang menerangkan bahwa dalam penyidikan, Badan Pengawas Pasar Modal dapat meminta aparat penegak hukum lain, yakni Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung.

Ketiga, Pasal 49 ayat (2) huruf i UU OJK yang menerangkan bahwa penyidik OJK berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum lain, yakni kejaksaan, kepolisian dan pengadilan.

Keempat, Pasal 2 UU MK yang menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kelima, Pasal 1 angka 2 PP 16/2018 yang menerangkan bahwa Polisi Pamong Praja atau Pol PP diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat

Penjelasan:

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya ketertiban dan keadilan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan supaya masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya

maaf kalu salah