Jawaban:

Salah satu perubahan yang terjadi setelah amandemen UUD NRI 1945 adalah adanya pembatasan kewenangan yang lebih jelas antara lembaga negara. Sebelum amandemen, kewenangan antara lembaga negara seringkali tumpang tindih atau saling bersinggungan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakstabilan politik.

Dalam amandemen UUD NRI 1945, pasal 18A sampai pasal 18I memuat ketentuan mengenai pembagian kewenangan antara lembaga negara. Hal ini mencakup kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, amandemen ini juga menetapkan bahwa kekuasaan negara harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia.

Dengan adanya pembatasan kewenangan yang lebih jelas, diharapkan dapat tercipta stabilitas politik yang lebih baik dan kepastian hukum yang lebih tinggi di Indonesia. Selain itu, hal ini juga dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi negara.