Jawaban:

Politik Sebagai Acuan Penyelenggaraan Pendidikan

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945,

yaitu pasal 29 termasuk Amandemennya. Pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara

dan didukung oleh seluruh rakyatnya. Namun hingga saat ini implementasi amanat tersebut belum

sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam bidang pendidikan, bahkan dirasakan masih sangat jauh

dari yang dicita-citakan. Meskipun dari sisi pendanaan tahun 2009 pemerintah telah menargetkan

anggaran 20 % dari APBN.

Setelah pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah

maka pengelolaan pendidikan tidak lagi sentralisasi dari pusat. Saat ini peran pemerintah daerah

untuk memajukan pendidikannya menjadi sangat terbuka meskipun masing-masing daerah memiliki

kesulitan baik masalah sumber daya manusia maupun minimnya dana pendidikan.

Tantangan perkembangan dunia saat ini menuntut kemampuan sumber daya manusia yang

tangguh dan memiliki kreativitas yang tinggi, tetapi bagaimana negara mampu menyiapkan SDM