3 a. Ketika kebijakan kependudukan negara Indonesia merujuk pada Konvensi

Berikut ini adalah pertanyaan dari naizaalina46 pada mata pelajaran Ekonomi untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

3 a. Ketika kebijakan kependudukan negara Indonesia merujuk pada Konvensi Internasional, makasegala kebijakan kependudukan harus bersifat bottom up. Anda diminta menjelaskan,
mengapa demikian?
b. Kebijakan yang terkait kependudukan di Indonesia bersifat “politis”. Coba Anda jelaskan apa
yang dimaksud!
c. Kebijakan suatu negara untuk mempengaruhi fertilitas dapat berupa kebijakan pro natalitas
atau anti natalitas. Untuk Indonesia saat ini menurut Anda menganut kebijakan apa dalam
mempengaruhi fertilitas, dan jelaskan mengapa demikian!

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

a. Hal tersebut dapat terjadi, karena konvensi internasional adalah aturan tidak tertulis yang melibatkan warga serta pemerintah. Sedangkan Bottom-up merupakan proses pengenalan. Jadi kita sebagai warga Indonesia diharuskan untuk bisa melakukan proses pengenalan, agar kita bisa lebih mengenal banyak orang dari hal-hal kecil walaupun aturan tersebut tidak ada di dalam peraturan.

b. Kependudukan di Indonesia bersifat politis. Karena di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang segalam macam konflik bisa di tuntut dan ditindak lanjuti oleh hukum yang berlaku.

c. Saat ini jumlah kelahiran di Indonesia sangat tinggi, dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu banyaknya yang menikah muda dan banyak perempuan yang hamil diluar nikah. Jadi seharusnya pemerintah bisa membatasi laju kelahiran dengan menggunakan kebijakan antinatalis.

PEMBAHASAN

Konvensi Internasional merupakan jenis aturan tidak tertulis yang melibatkan warga negara dan pemerintah dari setiap negara yang ikut menandatangani suatu konvensi. Apabila proses pengenalan pola dimulai dari bagian-bagian menuju pada pengenalan keseluruhan maka akan terjadi Bottom-up.

Hal-hal yang berhubungan dengan politik yaitu politis. Orang-orang yang menekuni hal politik dapat disebut politisi.

Hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan disebut nuptialitas. nuptialitas adalah masalah yang dapat mempengaruhi fertilitas. Kebijakan/tindakan yang mendorong/mendukung meningkatnya angka kelahiran adalah pronatalitas. Kebijakan pronatalitas biasanya di ambil pemerintah, ketika negara sedang mengalami angka kelahiran rendah. Sedangkan faktor penghambat kelahiran adalah antinatalitas. Antinatalitas berarti menghambat laju kelahiran dalam kurun waktu tertentu di suatu negara.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut mengenai konvensi internasional yomemimo.com/tugas/13519832

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh arinichoir dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Sun, 18 Sep 22