1. Isi pasal 22 D UUD 1945 mengenai fungsi DPD terkait legislasi, kontrol, budgeting dan/atau rekrutmen adalah terbatas, ditunjukkan oleh fungsi-fungsi sebagai berikut :

• Pengajuan usul rancangan undang-undang.
• Pembahasan rancangan undang-undang.

Kedua fungsi itu hanya terbatas di bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2. Perjanjian kerjasamadengan pihak ketiga yang dilakukan salah satu persero CV CM tanpa persetujuan dari persero lain adalah sah berdasarkan ketentuanpasal 1320 KUHPerdata, ditunjukkan dengan sudah terpenuhinya 4 syarat sahnya perjanjian kerjasama yang ditetapkan dalam pasal tersebut yaitu :

• kesepakatan mengikat antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.
• kecakapan untuk membuat suatu perikatan diantara pihak-pihak yang bekerja sama.
• suatu pokok persoalan tertentu.
• suatu sebab yang tidak terlarang.

3. Cara menentukan perbuatan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahsebagaimal administrasi berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, bahwa :

• Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas.
• Penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia.
• Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pembahasan

1. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif.

2. Dari empat syarat sahnya perjanjian kerjasama yang dijelaskan dalam jawaban, syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif, karena menyangkut objek perjanjian. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sementara apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi maka dapat berakibat perjanjian batal demi hukum.

3. Mal administrasimerupakan perbuatan melawan hukum dan etika dalamproses administrasi pelayanan publik seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif serta permintaan imbalan.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang lingkup bidang pengawasan DPD yomemimo.com/tugas/19941124

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ1