Bab 2 PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) menelaah tentang ketentuan konstitusional yang mengatur tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah undang-undang dasar suatu negara yang mengatur tata susunan, tata kelola, dan tata laksana negara. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah beberapa poin penting yang tercakup dalam Bab 2 PPKn mengenai ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara:

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara Indonesia merupakan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan sejahtera.

Wilayah Negara Indonesia terdiri dari daratan, laut, dan segala apa yang termasuk dalam golongan wilayah negara, serta segala sesuatu yang terpendam di dasar laut yang tidak termasuk dalam hak negara-negara lain.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang terpisah dan merdeka dari kekuasaan yang lain.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan yang lain sesuai dengan Undang-Undang.

Setiap orang berhak atas keadilan yang seadil-adilnya dalam rangka pemakaiyangan hukum yang diatur dalam Undang-Undang.

Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama di depan hukum, tanpa terkecuali.

Kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat.

Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap individu untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara Indonesia menjamin hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.