Apabila presiden bersama DPR membuat undang-undang, hal ini berkaitan dengan kedudukan presiden sebagai​ Pemengang kekuasaan Pemerintahan (Eksekutif).

Pembahasan:

Sebelum dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), pengaturan sistem penyelenggaraan kekuasaan Negara telah memberi kewenangan bagi presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untuk sekaligus menjalankan kekuasaan legislatif. Perubahan UUD 1945 telah menegaskan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (Pasal 4 ayat 1) dan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal 20 ayat 1 kekuasaan pembentukan undang-undang telah diahlikan dari presiden kepada DPR, namun ternyata presiden masih memiliki wewenang dalam proses pembentukan Undang-undang. Hal ini dapat diketahui dari norma konstitusi yang memberikan hak kepada presiden untuk  mengajukan rancangan undang-undang pasal 5 ayat 1 yaitu Ikut membahas rancangan undang-undang, Menolak untuk memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang yang  telah dibahas bersama DPR, Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dan disepakati bersama dengan ketetaan undang-undang yang berlaku. Dalam sistem pemerintahan presidensial terjadi pemisahan tegas antara fungsi lembaga eksekutif dengan kekuasaan legislatif. Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan (eksekutif) yang kedudukannya terpisah dari parlemen. Dalam penggunaan fungsi legislasi terjadi pemisahan antara lembaga legislatif dan pemegang kekuasan  eksekutif.

Pelajari Lebih Lanjut:

Materi tentang Fungsi Presiden

yomemimo.com/tugas/13157534

Materi tentang kekuasaan Eksekutif

yomemimo.com/tugas/25556647

Materi tentang Fungsi Legislatif DPR

yomemimo.com/tugas/15236604

Detil Jawaban:

Kelas : SMP 

Mapel : PPKn

Bab :  

Kode :  

#AyoBelajar