Jawaban:

Fenomena keberadaan personel militer dekat dengan kekuasaan politik, termasuk melalui pensiun dini untuk terlibat dalam kontestasi politik, dapat dikaitkan dengan sejarah peran politik militer di Indonesia dan penanaman nilai moril dalam diri para perwira militer.

Selama masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, TNI (Tentara Nasional Indonesia) memiliki peran politik yang sangat kuat dan terlibat dalam berbagai aspek kehidupan politik dan pemerintahan. Doktrin dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) memungkinkan anggota militer untuk terlibat dalam politik serta memiliki peran dalam pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.

Namun, dengan transisi demokrasi pada tahun 1999, terjadi perubahan paradigma di mana peran politik militer harus dikurangi. Reformasi yang dilakukan bertujuan untuk memisahkan kekuasaan sipil dan militer serta memperkuat institusi demokratis. Hal ini tercermin dalam penghapusan fraksi TNI/POLRI dalam parlemen pada tahun 2004.

Selain itu, faktor historis dan keberadaan struktur sosial yang kuat di dalam militer juga memainkan peran penting. Sejak masa Orde Baru, para perwira militer telah memiliki akses yang luas ke kekuasaan politik dan ekonomi. Hal ini menciptakan lingkungan di mana keberadaan mereka masih memiliki pengaruh dan jaringan politik yang kuat. Pensiun dini menjadi salah satu jalan bagi mereka untuk tetap berada dalam lingkungan politik dan memanfaatkan jaringan yang telah mereka bangun selama bertugas di militer.

Perlu dicatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk mengurangi keterlibatan militer dalam politik, termasuk melalui kebijakan pensiun dini yang lebih terbatas. Pemerintah juga terus berupaya memperkuat pemisahan antara kekuasaan sipil dan militer dalam upaya memperkuat demokrasi di negara ini.

Pada akhirnya, fenomena keberadaan personel militer dekat dengan kekuasaan politik di Indonesia merupakan hasil dari kompleksitas sejarah, nilai-nilai moril dalam kultur militer, dan dinamika sosial-politik yang melibatkan berbagai kepentingan.