Tokoh-Tokoh

1. Pangeran Diponegoro

Pangeran Diponegoro memang tidak kehilangan jabatan di keraton.

2. Kyai Mojo

Kyai Mojo adalah sepupu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang ulama.

3. Sentot Alibasah Prawirodirjo

Sentot adalah keponakan dari Hamengkubuwono IV, yang memiliki dendam terhadap Belanda.

4. Jenderal de Kock

Jenderal de Kock adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa pada tahun 1825-1826, bertugas untuk memadamkan api pemberontakan Diponegoro di Jawa.

5. Hendrik Smissaert

Hendrik Smissaert adalah Residen Yogyakarta yang ditunjuk oleh gubernur jenderal untuk menangani wilayah tersebut.

Penjelasan

Perang Diponegoro

Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini merupakan kekacauan terbesar yang terjadi pada kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Berlangsung selama lima tahun (1825-1830), perang ini membuat kas pemerintah menjadi kosong ditambah kehilangan ribuan serdadu Eropa. Perang ini menewaskan kurang lebih 200.000 orang baik militer maupun sipil, menjadikannya pemberontakan paling berdarah dalam sejarah Hindia Belanda.

Latar Belakang Perang Diponegoro

Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822 setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IV dikuasai oleh Residen Yogyakarta Hendrik Smissaert yang mencampuri urusan kekuasaan keraton. Sementara itu Gubernur Jendral van der Capellen meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Hal ini tidak disetujui Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton kepada kebangkrutan atas banyaknya tanah yang dikembalikan. Namun Smissaert berhasil meyakinkan Ratu Ageng dan Patih Danuredjo selaku wali raja untuk memuluskan kebijakan tersebut. Keraton terpaksa meminjam uang dari Kapitan Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut.

Penyebab Terjadinya Perang Diponegoro

Perang Diponegoro sendiri dapat dikatakan disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton. Banyak diantara punggawa keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan-keuntungan sendiri. Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan pulang ke Tegalrejo. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus tahun selanjutnya. Pangeran Diponegoro menghapus pajak bagi petani untuk memberikan ruang pembelian makanan dan senjata.