Keputusan menjadikan supersemar sebagai tap mprs secara hukum tidak bisa

Berikut ini adalah pertanyaan dari GreattaAgatha8857 pada mata pelajaran Ujian Nasional untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

Keputusan menjadikan supersemar sebagai tap mprs secara hukum tidak bisa lagi dicabut sewaktu-waktu oleh presiden sukarno. hal ini berarti bahwa …

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Tap mprs secara hukum tidak bisa lagi dicabut sewaktu-waktu oleh presiden sukarno karena sebuah ketetapan yang ditetapkan MPRS tidak dapat dihapus karena pada saat itu kedudukan MPRS lebih tinggi daripada presiden.

Penjelasan:

Super Semar atau  Perintah Sebelas Maret adalah surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Suharto dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia  pada tanggal 11 Maret 1966. Perintah itu, yang semula ditujukan untuk mengkondisikan negara yang kacau balau, mengakibatkan penyerahan kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Suharto.

Super Semardiciptakan untuk mengatasi situasi negara yang kacau  saat itu. Mayjen Suharto, sebagai Panglima Angkatan Darat, diperintahkan untuk mengambil tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban untuk banyak demonstrasi setelah pemberontakan PKI. Segera setelah surat itu diserahkan, Soeharto mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang memanas itu.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut materi tentang penjelasan tentang perisitiwa supersemar: yomemimo.com/tugas/13717544

#BelajarBersamaBrainly

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh grahatama dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Tue, 14 Jun 22