Jawaban:

Proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berlangsung singkat dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Keadaan darurat: Pada saat proses pengesahan UUD 1945, Indonesia berada dalam kondisi darurat, yaitu dalam perang kemerdekaan melawan penjajahan Belanda. Keadaan darurat ini membutuhkan stabilitas politik dan kekuatan hukum yang cepat untuk mengatur negara yang baru merdeka. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengesahkan UUD 1945 agar Indonesia memiliki kerangka konstitusional yang jelas dan dapat berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintahan.

2. Konsensus politik: Proses pengesahan UUD 1945 juga didorong oleh adanya konsensus politik di kalangan pemimpin nasional pada saat itu. Para pemimpin nasional menyadari pentingnya memiliki konstitusi yang menjadi landasan bagi pembangunan negara yang baru merdeka. Dalam semangat persatuan dan kesatuan, mereka berkomitmen untuk mencapai kesepakatan dalam waktu yang singkat guna menyatukan visi dan landasan hukum negara.

3. Pendeknya waktu: Proses pengesahan UUD 1945 juga dipengaruhi oleh pendeknya waktu yang tersedia untuk merumuskan dan mengesahkan konstitusi. Pada 18 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dan pada 29 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mulai membahas dan merumuskan UUD 1945. Dalam kurun waktu sekitar dua minggu, PPKI berhasil menyelesaikan konstitusi dan mengesahkannya pada 18 Agustus 1945. Keterbatasan waktu ini mendorong proses pengesahan yang cepat.

4. Karakteristik konstitusi sementara: UUD 1945 awalnya diadopsi sebagai konstitusi sementara yang akan direvisi dan dikembangkan lebih lanjut setelah kemerdekaan. Dalam konteks ini, proses pengesahan UUD 1945 dianggap sebagai langkah awal yang mendesak untuk membentuk kerangka dasar negara yang stabil, sementara detail dan perubahan lebih lanjut dapat dilakukan dalam proses revisi konstitusi di masa depan.

Dalam kombinasi faktor-faktor di atas, proses pengesahan UUD 1945 berlangsung singkat untuk mengatasi keadaan darurat, mencapai konsensus politik, memenuhi kebutuhan mendesak negara yang baru merdeka, dan memberikan landasan hukum bagi pemerintahan Indonesia. Meskipun singkat, UUD 1945 telah menjadi dasar konstitusional Indonesia hingga saat ini dengan beberapa kali perubahan melalui amandemen.