Jawaban:

Salah satu upaya pemerintah dalam penghormatan dan penegakkan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip universal terkait dengan hak asasi manusia dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan.

Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia warga negara Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan.

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan National Action Plan on Human Rights (Rencana Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan dokumen strategis yang menjadi panduan bagi pemerintah dalam upaya penghormatan, pengayoman, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Rencana Aksi Nasional ini merumuskan tujuan-tujuan dan strategi-strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Pemerintah juga telah menetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen yang bertugas menangani pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk menangani masalah tersebut.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menghormati dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, melalui berbagai kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan lembaga-lembaga yang dibentuk.