Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, demokrasi Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang otoriter dan terpusat pada kekuasaan pemerintah. Meskipun terjadi kemajuan ekonomi yang signifikan pada masa tersebut, namun terdapat pelanggaran hak asasi manusia, korupsi dan ketidakadilan politik yang merugikan rakyat.

Pada masa awal reformasi, demokrasi Pancasila mulai diterapkan secara lebih luas dan terbuka, dengan pengakuan hak asasi manusia, kebebasan pers, dan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses politik. Namun, perubahan ini juga menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan politik, korupsi, dan ketidakadilan ekonomi.

Dalam hal perkembangan ekonomi, pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui kebijakan pembangunan yang fokus pada industrialisasi dan ekspor komoditas. Namun, ketergantungan pada ekonomi komoditas, korupsi dan ketidakadilan ekonomi menyebabkan kesenjangan ekonomi yang signifikan dan kemiskinan yang tinggi.

Pada masa awal reformasi, Indonesia mengalami periode yang sulit dalam perekonomian seperti krisis moneter tahun 1997-1998, tetapi kemudian berhasil pulih melalui reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah, termasuk stabilisasi ekonomi, pemulihan sistem keuangan dan deregulasi. Meskipun demikian, tantangan dalam perekonomian terus muncul seperti ketidakadilan ekonomi dan pertumbuhan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, demokrasi Pancasila dan perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan selama masa Orde Baru dan awal reformasi. Meskipun masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi, namun Indonesia telah mencapai kemajuan dalam memperkuat demokrasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.