Soal B:

1. Transaksi tersebut mendapat pembebasan pajak karena penjualan kendaraan taktis kepada Kementerian Pertahanan merupakan penjualan kepada pihak yang tercakup dalam daftar pembebasan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembebasan pajak ini diberikan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) huruf c. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa penjualan atau pelepasan kendaraan bermotor roda empat atau lebih kepada Kementerian Pertahanan dan TNI tidak dikenakan pajak penghasilan.

2. Pajak yang dipotong dari transaksi tersebut adalah PPh 22. PPh 22 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan, dalam hal ini PT Merpati Wahana Raya, pada saat pembayaran kepada pihak lain. Besaran tarif PPh 22 bervariasi tergantung jenis penghasilan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk mengetahui besaran PPh 22 yang tepat dalam kasus ini, perlu dilihat peraturan perpajakan yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

3. Jurnal yang diperlukan dari transaksi tersebut dapat dibuat sebagai berikut:

  Debit: Piutang Kementerian Pertahanan (jumlah penjualan)

  Kredit: Pendapatan Penjualan Kendaraan Taktis (jumlah penjualan)

  Kredit: PPh 22 yang dipotong (jumlah pajak yang dipotong)

Soal C:

Setelah 10 tahun, harga perolehan bangunan tidak dijelaskan apakah mengalami penurunan nilai atau tidak. Namun, jika diasumsikan harga perolehan bangunan tetap Rp 500.000.000 dan tidak ada penurunan nilai, maka tidak ada informasi lebih lanjut yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau membuat jurnal terkait.