ekonomi. Kebijakan dan peraturan seperti itu seringkali merugikan golongan kelas bawah dan memperkuat posisi golongan atas. Kebijakan dan peraturan harus dibuat dan dilaksanakan dengan cara yang adil dan merata untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara umum. Ini memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk golongan kelas bawah, dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan dan peraturan yang diterapkan akan lebih bersifat inklusif dan menjangkau kebutuhan seluruh masyarakat, bukan hanya golongan atas.