Jawaban:

Jika ada suatu kegiatan yang sifatnya urgent tetapi belum tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah dapat mengajukan permintaan penambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui mekanisme Musrenbang RKPD (Renja Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah). Mekanisme ini digunakan untuk menambah atau mengubah anggaran yang telah disetujui dalam APBN, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pembangunan serta kondisi keuangan negara.

APBN adalah anggaran yang digunakan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun. APBN terdiri dari APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) dan APBN-K (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Konsolidasi). APBN-P merupakan anggaran yang digunakan untuk memperbaiki dan mengubah anggaran yang telah disetujui dalam APBN, sedangkan APBN-K adalah anggaran yang merupakan gabungan dari APBN dan APBN-P yang telah disetujui oleh DPR. Jadi, perbedaan antara APBN dan APBN-P adalah bahwa APBN-P adalah anggaran yang digunakan untuk memperbaiki atau mengubah anggaran yang telah disetujui dalam APBN, sedangkan APBN adalah anggaran yang digunakan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun. Semoga membantu!

Penjelasan:

ambil point nya aja gapapa, saya tulis rinci sekalian buat belajar yg lain