Asas persatuan Indonesia disampaikan oleh Mr Soepomo pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI.

Selain asas persatuan Indonesia, ada 4 asas lain yang disampaikan oleh Mr Soepomo.

Pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, digelar sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang pertama. Agenda dari sidang tersebut adalah untuk merumuskan dasar negara yang akan digunakan oleh bangsa Indonesia kelak setelah merdeka. Dalam sidang tersebut, hadir tiga tokoh yang mengusulkan mengenai dasar negara, salah satunya adalah Mr. Soepomo.

Mr. Soepomo mengemukakan usulannya pada tanggal 31 Mei 1945. Adapun usulannya adalah sebagai berikut.

a. Asas Persatuan

b. Asas Mufakat dan Demokrasi

c. Asas Keadilan Sosial

d. Asas Kekeluargaan

e. Asas Musyawarah

Soepomo adalah Menteri Hukum Republik Indonesia ke-1 dengan masa jabatan 19 Agustus 1945 – 14 November 1945.

Prof. Mr. Dr Soepomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, 22 Januari 1903 – meninggal di Jakarta, 12 September 1958 pada umur 55 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Soepomo dikenal sebagai arsitek Undang-undang Dasar 1945, bersama dengan Muhammad Yamin dan Sukarno.

Sebagai putra keluarga priyayi, Ia berkesempatan meneruskan pendidikannya di ELS (Europeesche Lagere School) di Boyolali (1917), MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) di Solo (1920), dan menyelesaikan pendidikan kejuruan hukum di Bataviasche Rechtsschool di Batavia pada tahun 1923. Ia kemudian ditunjuk sebagai pegawai negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Sragen.

Antara tahun 1924 dan 1927 Soepomo mendapat kesempatan melanjutkan pendidikannya ke Rijksuniversiteit Leiden di Belanda di bawah bimbingan Cornelis van Vollenhoven, profesor hukum yang dikenal sebagai “arsitek” ilmu hukum adat Indonesia dan ahli hukum internasional, salah satu konseptor Liga Bangsa Bangsa.

Thesis doktornya yang berjudul Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta (Reorganisasi sistem agraria di wilayah Surakarta) tidak saja mengupas sistem agraria tradisional di Surakarta, tetapi juga secara tajam menganalisis hukum-hukum kolonial yang berkaitan dengan pertanahan di wilayah Surakarta (Pompe 1993).

Ditulis dalam bahasa Belanda, kritik Soepomo atas wacana kolonial tentang proses transisi agraria ini dibungkus dalam bahasa yang halus dan tidak langsung, menggunakan argumen-argumen kolonial sendiri, dan hanya dapat terbaca ketika kita menyadari bahwa subyektivitas Soepomo sangat kental diwarnai etika Jawa.

Melihat latar belakang tersebut, asas persatuan Indonesia yang disampaikan Mr Soepomo untuk untuk mengindari konflik serta perpecahan antargolongan masyarakat. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan kebudayaan.

Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak pecah belah, persatuan mengandung pengertian disatukannya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Dengan perkataan lain, hal-hal yang beraneka ragam itu, setelah disatukan, menjadi sesuatu yang serasi, utuh dan tidak saling bertengkar antara satu dengan yang lain.

Tujuan persatuan dan kesatuan adalah untuk mewujukan cita-cita bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didasari oleh empat hal yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yaitu:

1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

2) Memajukan kesejahteraan umum,

3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.