Jawaban:

Untuk memastikan pelaksanaan Undang-Undang Integritas dan Korupsi Nasional (UU IKN) yang efektif, beberapa hal yang perlu diperkuat pengaturannya antara lain:

Sanksi yang Kuat: UU IKN harus memiliki sanksi yang kuat dan efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Sistem Pencegahan Korupsi: UU IKN harus memiliki sistem pencegahan korupsi yang kuat dan efektif, seperti pengaturan keuangan publik, mekanisme pengawasan dan supervisi, serta pengaturan pengadaan barang/jasa publik.

Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi Terkait: UU IKN harus memiliki mekanisme koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, seperti KPK, polisi, dan kejaksaan, untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan terpadu.

Pendidikan dan Sensitisasi: UU IKN harus memiliki program pendidikan dan sensitisasi bagi masyarakat dan aparat pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya integritas dan menekan korupsi.

Sistem Pengaduan dan Whistleblowing: UU IKN harus memiliki sistem pengaduan dan whistleblowing yang efektif untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengungkapkan dan melaporkan kecurangan dan korupsi secara anonim.

Monitoring dan Evaluasi: UU IKN harus memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan dan sasaran.