Jawaban:

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi pengawasan dalam menjalankan kewenangannya. Lingkup bidang pengawasan yang dimiliki DPD berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang meliputi:

Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang di daerah. DPD memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang di daerah agar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. DPD juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan otonomi daerah, yaitu kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan yang sesuai dengan tingkat otonomi yang diberikan kepada daerah tersebut.

Dengan demikian, DPD memiliki dua lingkup bidang pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang di daerah dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah.